Pendidikan Karakter Berbasis Keislaman dan Keindonesiaan

Penulis: 
Dr. Muhammad Kosim, M. Ag.

Pendahuluan

Idealnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dihuni mayoritas penduduk muslim ini menjadi bangsa yang maju dan menjadi teladan bagi negara lain. Sebab negara ini dilengkapi dengan sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang beragama. Bukankah Islam mendorong umatnya menjadi cerdas dan gemar menyelamatkan serta ditakdirkan sebagai khairu ummah?

Namun, umat Islam Indonesia dihadapkan pada dua persoalan: internal dan eksternal. Umat Islam yang mayoritas belum memiliki satu pandangan tentang hubungan Islam dan negara. Komitmen umat Islam menjalankan agamanya dalam setiap tindakan pun masih dipertanyakan. Di  sisi lain, umat Islam juga dihadapkan pada persoalan eksternal. Sebut saja perkembangan media yang phobia akan kebangkitan umat Islam, cenderung memojokkan umat Islam dengan berbagai streotipe negatif, seperti intoleran, radikal, hingga mengancam keberadaan NKRI. Padahal fakta sejarah membuktikan umat Islam mendominasi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Ironisnya, bangsa ini diliputi oleh sejumlah masalah. Masalah yang paling krusial adalah persoalan karakter. Sebut saja korupsi, manipulasi hukum, gaya hidup materialisme, sekularisme dan hedonisme, hingga upaya diskriminasi terhadap tokoh agama. Akhlak yang buruk akan membuat manusia jauh dari ajaran agamanya. Agama sekedar simbol. Bahkan agama hanya menjadi komoditas kepentingan pribadi dan golongan. Pada gilirannya pribadi yang bermoral busuk itu akan mengubah kekayaan alam menjadi malapetaka sehingga kebodohan dan kemiskinan semakin langgeng dalam kehidupan umat.

Bangsa ini sudah sadar akan persoalan buruknya karakter ini. Karena itu, muncul kebijakan pemerintah tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi salah satu kebijakan pendidikan nasional era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sejak tahun 2010 yang dikenal dengan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (PBKB).[1] Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo tetap memberi perhatian terhadap pendidikan karakter yang menjadi bagian penting dalam Nawacita Jokowi-JK pada butir ke delapan, yaitu memperkuat pendidikan karakter bangsa, sehingga muncullah Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Melalui Kemendikbud, GNRM diterapkan dalam bentuk program yang bernama “Penguatan Pendidikan Karakter”, disingkat PPK. PPK itu sendiri diterapkan melalui basis kelas, sekolah dan masyarakat.

Apakah konsep PPK yang dikembangkan saat ini mampu menjawab persoalan umat? Tampaknya konsep PPK yang ditawarkan lebih menekankan pada aspek lahiriah, belum mengakar pada esensi pendidikan itu sendiri. Pendidikan karakter seharusnya dikembangkan untuk memelihara manusia tetap berada pada fitrahnya. Fitrah manusia itu cenderung dan mencintai kebaikan dan kebenaran (hanif).[2] Hal ini relevan dengan konsep Ryan dan Bohlin yang menyebut karakter mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (loving the good), dan melakukan kebaikan (doing the good).[3] Dalam pandangan Thomas Lickona, karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik—kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati dan kebiasaan dalam tindakan.[4]

Meminjam istilah Naquib al-Attas, perlu islamisasi dalam pendidikan kita, yaitu suatu proses yang lebih bersifat evolution pada keadaan yang asal daripada evolusi di mana manusia sebagai sebuah ruh telah sempurna, tetapi manusia ketika terjelma dalam diri jasmani akan menjadi alpa, jahil dan zhalim terhadap dirinya sendiri dan karenanya tidak terhindarkan lagi menjadi tidak sempurna.[5] Inilah hakikat manusia yang dilahirkan dengan potensi fitrah. Dalam konteks pendidikan Islam, setiap manusia dilahirkan memiliki fitrah dan selagi manusia tetap berada pada fitrahnya ia akan menjelma menjadi manusia sempurna (al-insan al-kamil). Jika tidak, maka manusia akan hina sehingga martabatnya menyerupai hewan (Qs. Al-A’raf/7: 176 dan 179; al-Maidah/5: 60; al-Ankabut/29: 41; al-Jumu’ah/62: 5); atau benda mati seperti batu (al-Baqarah/2: 74). Agar manusia tetap berada pada fitrahnya dan potensi dasarnya yang suci itu berkembang optimal, dibutuhkan tarbiyah wa ta’lim atau proses pendidikan yang terencana dan berkelanjutan sesuai dengan tuntunan Islam.

Oleh karena itu, mengatasi persoalan karakter, perlu menggagas pendidikan karakter yang berbasis keislaman dan keindonesiaan. Umat Islam harus tampil terdepan menegakkan ayat-ayat Allah dengan menampilkan Islam rahmatan lil-‘alamin serta memelihara dan merawat NKRI.

Urgensi Pendidikan Karakter Berbasis Keislaman dan Keindonesiaan

Setidaknya ada empat alasan pentingnya penerapan pendidikan karakter berbasis keislaman dan keindonesiaan. Pertama, alasan dogmatis. Secara dogmatis, Islam adalah agama yang haq diyakini mengatur kehidupan manusia agar selamat dunia dan akhirat. Islam juga menjadi rahmat bagi segenap alam (rahmatan lil ‘alamin). Masyarakat muslim yang taat menjalankan ajaran Islam dengan benar pasti berdampak positif bagi lingkungan, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab Alquran mengajarkan agar mereka yang beriman niscaya menebar kebaikan dan tidak boleh menimbulkan kerusakan (Qs. al-Anbiya’/21: 107 dan Al-A’raf/7: 56).

Kedua, alasan filosofis. Manusia adalah makhluk paling mulia dengan ragam potensi yang dimilikinya, seperti akal, kalbu dan nafsu. Potensi tersebut akan berkembang secara optimal melalui proses pendidikan. Namun, jika proses pendidikan yang dilakukan tidak seimbang dan bertentangan dengan fitrah manusia, seperti hanya menitikberatkan pada akal, maka lahirlah manusia yang pintar tanpa moral. Kepintarannya pun membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Maka pendidikan mesti berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah dasar manusia adalah beragama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Qs. Al-Rūm/30: 30). Oleh karena itu, setiap manusia senantiasa membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sejak masa purba hingga manusia modern, manusia tetap mengakui adanya kekuasaan yang transendental.[6]

Selain fitrah beragama, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Immanuel Kant, seperti dikutip Chairul Anwar, menyatakan manusia hanya menjadi manusia jika berada di sekitar manusia.[7] Karena itu manusia berkelompok, termasuk berkomitmen dalam suatu komunitas dengan aturan yang disepakati bersama. Di sinilah pentingnya negara yang direkat dengan semangat nasionalisme. Lalu pendiri bangsa ini sepakat mendirikan negara Indonesia. Karena itulah pendidikan karakter harus memelihara semangat kebangsaan, nasionalisme, atau keindonesiaan.

Ketiga, alasan konstitusional. Dasar dan falsafah Negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang merajut perbedaan menjadi persatuan bangsa dengan mengakomodir kepentingan umat beragama agama dan bangsa. Agama sesungguhnya menjiwai sila lain dalam Pancasila. Perhatikanlah perisai yang tergantung di leher burung Garuda, terdapat lima gambar/simbol mewakili masing-masing lima sila. Lalu gambar sila pertama (bintang lima) diletakkan di bagian tengah sehingga bersentuhan langsung dengan empat gambar lainnya. Karena itu, Ahmad Tafsir menyebut agama merupakan core dari Pancasila. Menurutnya, membaca Pancasila haruslah sebagai berikut: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan YME; 3) Persatuan Indonesia berdasarkan Ketuhanan YME; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berdasarkan Ketuhanan YME; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Ketuhanan YME. Bila Ketuhanan YME adalah core Pancasila, maka seluruh turunannya (UUD, UU, PP, Permen, dan Juknis) haruslah menempatkan Ketuhanan YME sebagai basis pendidikan nasional.[8]

Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (2) ditegaskan pula bahwa “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.” Kalimat ”berakar pada nilai-nilai agama” menegaskan bahwa pendidikan agama sejatinya menjadi core dari pendidikan nasional, di samping kebudayaan nasional sebagai kearifan bangsa yang perlu dirawat dan dilestarikan. Bahkan indikator utama tujuan Sisdiknas adalah ”beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia….” Bukankah kata “iman dan takwa serta akhlak” banyak diulang dalam Alquran? Lalu tujuan tersebut dikunci dengan kalimat “menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”, sebagai pertanda bahwa peserta didik menjadi bagian dari warga negara yang setia terhadap NKRI. Dengan demikian, keberadaan pendidikan Islam akan memperkuat sistem pendidikan nasional. Jika pelaksanaan pendidikan Islam kurang optimal, maka tujuan pendidikan nasional akan menuai kegagalan.

Keempat, berkaca pada sejarah. Tidak diragukan lagi, umat Islam berjaya di saat penguasanya memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajaran Islam. Islam menjiwai para pemimpin dalam membuat keputusan, terutama bidang pendidikan. Sebut saja khalifah Umar bin Abdul Aziz masa Umayyah Timur, kejayaan Islam di Abbasiyah era Harun ar-Rasyid dan al-Makmun, atau gemerlapnya cahaya Andalusia masa Abdurrahman dan Hakam. Di saat Islam dan negara berjalan secara harmonis lalu melandasi pengelolaan pendidikan, niscaya umat akan berjaya. Karena itu, bangsa Indonesia yang majemuk ini sejak dahulu dikenal pula sebagai bangsa yang berbudaya, santun, ramah dan punya tradisi gotong royong yang kuat, merupakan modal utama untuk menampilkan umat Islam yang berwibawa di pentas internasional.

Dengan demikian, pendidikan karakter harus dibangun di atas landasan Keislaman dan Keindonesiaan. Ketaatan pada ajaran Islam secara totalitas dan keberpihakan pada bangsa Indonesia yang didirikan atas konsensus bersama, harus menjadi bagian dari karakter setiap umat sehingga dengan penuh keyakinan mengasah diri untuk mengabdi pada agama, berbakti pada bangsa Indonesia.

 

Penguatan Pendidikan Islam

Seperti yang disinggung sebelumnya, pendidikan karakter akan mudah terbentuk jika seseorang memiliki komitmen tinggi terhadap keyakinan dalam agamanya. Apalagi ajaran Islam yang tidak hanya mengatur usuran hamba dengan Tuhan semata, lebih dari itu Islam mengatur secara komprehensif, holistik dan universal dalam setiap kehidupan manusia.

Selama ini, sistem pendidikan nasional memang memberikan leluasa terhadap pelaskanaan pendidikan Islam, baik di lembaga formal, nonformal dan informal. Hanya saja, pelaksanaannya masih belum optimal. Karena itulah dibutuhkan penguatan pendidikan Islam. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga hal yang mendesak perlu dilakukan.

1. Memberi Kebebasan Sekolah untuk Menambah dan Memperkuat Pembelajaran PAI;

Secara kuantitas, aset terbesar umat Islam itu berada di sekolah. Sebab minat masyarakat lebih banyak yang mengenyam pendidikan di sekolah jika dibandingkan dengan madrasah dan/atau pesantren. Karena itu, penguatan pendidikan Islam di sekolah mutlak dibutuhkan sehingga dapat menyelematkan aset umat.

Di satu sisi, kebijakan pemerintah tentang kurikulum 2013 di sekolah, membawa angin segar terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Sebab, jumlah jam tatap muka telah bertambah dari 2 jam menjadi 3 jam di tingkat SMP dan SMA/SMK, bahkan 4 jam untuk SD. Namun di sisi lain, kurikulum 2013 membatasi sekolah untuk menerapkan pembelajaran agama sesuai dengan jumlah jam tersebut. Secara teknis pembatasan itu dilakukan saat sekolah melakukan sinkronisasi data kurikulum ke Dapodik (Daftar Pokok Pendidikan). Jika sekolah ingin menambah jam pelajaran PAI, secara sistem dalam Dapodik secara otomatis menolaknya.[9]

Padahal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Pada pasal 5 dijelaskan, ayat (8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan. Lalu ayat (9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi. Aturan ini juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah. Dijelaskan pada pasal 7 ayat (3): Sekolah dapat menambah muatan kurikulum pendidikan agama berupa penambahan dan/atau pendalaman materi, serta penambahan jam pelajaran sesuai kebutuhan.

Sayangnya, PP tersebut tidak memiliki turunan berupa Permendiknas atau Permendikbud. Padahal sekolah lebih “taat” pada Menteri Pendidikan dari pada Menteri Agama. Akibatnya, aturan yang telah memberi peluang lebar itu tertutup karena tidak diikuti oleh kebijakan yang lebih teknis. Jika pendidikan agama lebih diperkuat, jelas menjadi modal utama untuk mendidik karakter peserta didik.

Dalam literatur pendidikan Islam, dikenal istilah “tarbiyah al-ruhiyah” atau pendidikan ruhani. Secara esensial, pendidikan ruhani adalah lingkaran terdalam atau inti dari pendidikan karakter. Orang yang memiliki kesucian ruhani, pasti menampilkan perilaku yang baik.

Menurut Said Hawa, ada tiga pilar pendidikan ruhani, yaitu ilmu pengetahuan, latihan-latihan ruhani, dan wirid harian.[10] Tanpa ilmu, bagaimana mungkin seseorang bisa terbina menjadi insan yang berkarakter? Maka untuk memiliki ruhaniyah yang suci, diperlukan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang dapat membedakan antara hak dengan batil, mana yang perintah mana pula larangan, mengetahui halal dan haram. Melalui ilmu pengetahuan, seseorang mengetahui pula bagaimana agama membimbing manusia untuk memiliki kesucian ruhani. Di sinilah letak pentingnya sekolah menjadi lembaga pendidikan yang menyajikan ilmu agama kepada setiap peserta didik.

2. Membangun Kultur Qurani

Alquran sejatinya menjadi landasan, pedoman dan modal dasar untuk membangun suatu peradaban yang diridhai Allah SWT. Umat Islam harus bangkit dari keterbelakangan dan perpecahan menjadi kelompok yang terhormat dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain, bahkan lebih dari itu menjadi kelompok yang unggul dalam segala hal sehingga menjadi teladan, bukan ditakuti dan dibenci. Hanya saja, umat Islam masih mengalami persoalan untuk mengimplementasikan ajaran Alquran dalam kehidupan sehari-hari. Ayat-ayat Alquran yang sarat dengan ajaran moral dan motivasi untuk menjadi umat terbaik itu masih bersifat normatif, hanya ada dalam pengetahuan umat, belum masuk ke dalam “rongga dada” umat. Karena itu, perlu kajian serius dari para pakar atau ilmuan Islam untuk merumuskan metode yang tepat untuk menjadikan umat agar berakhlak Alquran. Seperti halnya Nabi SAW yang memiliki akhlak Alquran (kana khuluquhu al-Quran).

Hemat penulis, mengembalikan umat agar berakhlak Alquran efektif dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal, informal dan nonformal. Pendidikan Islam di sekolah/madrasah atau pesantren, tidak sedikit yang masih menonjolkan aspek fiqh sehingga peserta didik mengenal dan memahami Islam lebih pada persoalan halal-haram, doktrin surga-neraka, pahala-dosa.

Maka perlu melakukan penataan ulang terhadap kurikulum atau materi-materi, khususnya mata pelajaran PAI atau yang serumpun dengannya di Madrasah, dengan orientasi utama pada ayat-ayat Alquran yang mendorong pada pembentukan sikap kepribadian sebagai modal membangun bangsa yang berperadaban. Integrasi kajian Alquran terhadap materi sains dan ilmu umum juga perlu diterapkan pada peserta didik muslim sehingga tidak tercipta dikotomi ilmu.

Di sekolah, misalnya, harus dibangun kultur sekolah yang Qurani. Hal itu dapat dilakukan dengan cara: pertama, melakukan integrasi ayat-ayat Alquran ke dalam mata pelajaran yang relevan.[11] Hal ini pernah dilakukan di akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an atas dukungan BJ. Habibie. Dengan upaya ini, diharapkan terbentuk paradigma interal-holistik antara sains dan Alquran, antara ilmu dan agama, sehingga terbentuk pribadi yang integritas, bukan pribadi dikotomis dan sekuler.

Kedua, gerakan tahfiz Alquran. Beberapa sekolah telah melakukan pembinaan siswa untuk menghafal Alquran. Beberapa penelitian menunjukkan ada hubungan positif antara hafalan Alquran dengan perilaku atau karakter peserta didik. Mereka cenderung santun dan menghormati guru-gurunya. Mereka juga biasanya menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Apalagi di kalangan para hafiz meyakini bahwa perbuatan haram bisa menghilangkan hafalan. Hubungan antara perilaku negatif dengan hafalan sangat dikenal, terutama melalui pernyataan Imam Syafi’i: Saya mengadu kepada guruku Waqi’ tentang buruknya hafalanku, maka dia menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Dan ia mengabarkan padaku bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat.

Kompetensi dan karakter peserta didik yang memiliki hafalan Alquran juga diakui oleh beberapa perguruan tinggi. Bahkan beberapa universitas ternama memiliki kebijakan menerima mahasiswa jalur khusus (tanpa tes), termasuk di fakultas kedokteran, jika calon mahasiswa tersebut hafal beberapa juz Alquran. Berdasarkan kenyataan itu, maka pendidikan Alquran seharusnya menjadi kebijakan nasional untuk peserta didik muslim. Apalagi dalam tradisi pendidikan Islam, kegiatan menghafal Alquran memang menjadi kegiatan inti di tingkat dasar dan menengah. Anak-anak umat Islam terlebih dahulu menghafal Alquran, lalu di usia remaja mereka mendalami filsafat, sains, dan ilmu-ilmu kauniyah lainnya.[12]

Kegiatan gerakan tahfizh Alquran tersebut bisa dilakukan melalui kegaitan ekstrakurikuler, kokurikuler, atau kegiatan pembiasaan yang merupakan bagian dari kultur sekolah. Dalam hal ini, diperlukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam tentang model yang tepat untuk menerapkan tahfizh Alquran di sekolah-sekolah.

Ketiga, mendorong peserta didik untuk membaca Alquran di rumah. Dalam hal ini, perlu kolaborasi antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Alquran bukanlah kitab antik yang tersimpan rapi di lemari. Alquran harus dipelajari secara serius, baik di rumah maupun masyarakat (melalui majlis taklim dan sejenisnya). Selama ini ada kesan bahwa umat Islam yang peduli pada Alquran lebih mementingkan aktivitas “membaca” ayat-ayat Alquran itu sendiri, tanpa memahami makna dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya.

3. Menggiatkan Islamic Parenting Education

Pembentukan karakter lebih efektif dilakukan sejak dini, melalui keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dalam keluarga terjadi penanaman nilai, pembiasaan perilaku baik, termasuk pembentukan pribadi agamais. Orang tua adalah guru pertama mereka dalam pendidikan moral. Mereka jugalah yang memberikan pengaruh paling lama terhadap perkembangan moral anak-anaknya.[13]

Orang yang amat berperan dalam keluarga adalah ibu. Penyair al-Hafizh Ibrahim pernah menulis “Ibu adalah sekolah (al-umm madrasah), bila disiapkan dapat membentuk bangsa yang baik dan kuat”.[14] Hanya saja, tidak semua orang tua memiliki ilmu atau pemahaman yang baik tentang pola asuh terhadap anaknya secara ilmiah dan ilahiah. Orang tua hanya mendidik anak-anaknya secara alamiah, mewarisi tradisi orang tuanya secara turun temurun tentang cara mengasuh anak-anaknya.

Oleh karena itu, kesadaran orang tua terhadap mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam dan pendekatan ilmiah harus ditingkatkan. Dalam hal ini, perlu mendesain pendidikan Islam untuk calon orang tua (pendidikan pra-nikah), orang tua yang akan memiliki anak (sudah menikah), dan orang tua yang sudah memiliki anak (terutama yang balita dan remaja). Beberapa komunitas orang tua dapat diberdayakan, seperti Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja di bawah binaan BKKBN. Atau perlu menghidupkan lembaga pendidikan khusus orang tua yang lebih terstruktur dan teratur di jalur pendidikan nonformal. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis keislaman dapat dilakukan secara optimal, baik di keluarga, masyarakat, maupun sekolah secara integral.

Penguatan Pendidikan Keindonesiaan

Di samping penguatan pendidikan Islam, penguatan pendidikan kebangsaan dan keindonesiaan perlu dilakukan. Sebab tidak selamanya orang yang taat menjalankan agama akan loyal pada suatu negara, apalagi jika negara tersebut diyakini bukan berdiri atas nama agama. Maka dalam konteks keindonesiaan, penting memperkuat karakter nasionalisme.

Karakter nasionalisme seharusnya menjadi sebuah gerakan nasional. Hal itu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pendidikan empat pilar kebangsaan yang beberapa tahun terakhir banyak disosialisasikan oleh lembaga legislatif. Jika di masa orde baru dikenal program “P4”, maka di era ini perlu mendesain “Pendidikan Empat Pilar Kebangsaan” yang berorientasi pada pendidikan nasionalis di sekolah dan madrasah. Empat pilar kebangsaan jangan sekedar disosialisasikan dalam bentuk ceramah, seminar, talk shaw atau tour dari kampus ke kampus, tetapi perlu didesain dalam bentuk pelatihan (training) untuk pelajar dan mahasiswa dengan pendekatan saintifik, rasional, pembiasaan, keteladanan serta pendekatan integral dan holistik.[15]

Pendidikan Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, baik berupa penyajian materi, terutama kegiatan praktis yang menanamkan semangat nasionalisme. Setiap peserta didik perlu memperoleh pengalaman belajar tentang empat pilar tersebut sehingga mereka memiliki komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan pada hakikatnya adalah usaha meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan sebagai satu bangsa yang bersatu dan berdaulat dalam wilayah NKRI.[16] Hal ini penting dilakukan untuk tegaknya bangsa yang mandiri. Apalagi di era globalisasi yang sangat kompetitif, tanpa semangat nasionalisme, bangsa ini bisa terjajah oleh hegomoni bangsa asing, baik di bidang politik, ekonomi, teknologi, hingga seni dan budaya. 

Penguatan Ruhaniyah Guru

“Mungkinkah seorang murid menguasai matematika setelah belajar kepada seorang guru yang tidak pandai berhitung? Bisakah seorang siswa terampil berbahasa Inggris setelah belajar dari guru yang tidak pandai bahasa Inggris? Lalu, apakah mungkin peserta didik berkarakter setelah belajar dari guru yang kotor ruhaniyahnya?”

Logikanya sama saja, jika guru bodoh tidak bisa mencerdaskan muridnya; guru yang buruk laku tidak akan sukses mendidik karakter peserta didiknya. Kecuali jika peserta didik itu belajar dari sumber lain.

Oleh karena itu, mendidik karakter peserta didik harus memperkuat ruhaniyah gurunya. Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Ia harus jadi teladan dalam menampilkan karakter positif. Karena itu, penguatan kapasitas guru tidak hanya terfokus pada kompetensi pedagogik dan profesional semata, tetapi juga harus dilakukan penguatan kompetensi kepribadian dan sosial. Guru yang profesional dari segi metodologi dan penguasaan materi, tanpa keteladanan niscaya akan gagal menerapkan pendidikan karakter.

Dalam hal ini, setiap guru mesti memiliki karakter ulama yang memiliki kecerdasan ruhaniyah. Sebab ulama adalah pewaris para nabi, sementara kesuksesan para nabi mendidik umatnya karena keteladanan yang dimilinya. Nabi Muhammad SAW, misalnya, adalah model akhlak yang paling ideal (Qs. Qalam/68: 4). Akhlak nabi itu sendiri terhimpun dalam satu kata, yaitu al-Qur’an. Karena Nabi memiliki akhlak yang ideal, maka salah satu misinya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Dan misi itu berhasil dilakukan dengan tegaknya masyarakat madani dan perkembangan umat Islam di kemudian hari hingga saat ini. Kunci keberhasilannya dalam mendidik akhlak manusia itu adalah dengan keteladanan (Qs. al-Ahzab/33: 21). Lalu ia mendidik dengan penuh kasih sayang (Qs. at-Taubah/9: 128), lemah lembut dan pemaaf (Qs. Ali Imran/3: 159) serta sifat-sifat mulia lainnya.

Penguatan ruhaniyah guru efektif dilakukan dengan mempersiapkan guru yang memiliki komitmen keislaman yang tinggi, di samping loyalitasnya pada NKRI. Selama ini, ada kesan pembinaan guru lebih menitikberatkan pada kompetensi pedagogik dan profesional semata. Ke depan, perlu dirancang pendidikan dan pelatihan yang efektif untuk mengasah ruhaniyah guru sehingga menjadi figur central atau model ideal karakter bagi peserta didiknya.

Penutup

Gagasan pendidikan karakter berbasis keislaman dan keindonesiaan merupakan upaya untuk membangkitkan kekuatan umat Islam di negeri sendiri: Indonesia. Umat Islam harus menjadi kekuatan positif dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadaban. Karena itu, umat Islam harus keluar dari masalah internal yang meliputinya. Cara yang paling efektif adalah mempersiapkan umat yang berkarkater melalui proses pendidikan. Jika umat telah terdidik memiliki karakter positif, maka berbagai tantangan eksternal akan mudah diatasi. Sebaliknya, jika internal umat lemah, jauh dari ajaran Islam, maka umat ini akan menjadi mangsa, lalu Indonesia tinggal raga. Wallahu a’lam.

 

Sumber Bacaan

al-Abrasyi, Muhammad Athiyyah, Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam, Penj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2003

al-Attas, Syeh M. Naquib, Islam dan Sekularisme, Penj. Khalif Muammar, Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan [PIMPIN], 2011, cet. ke-2

Anwar, Chairul, Hakikat Manusia dalam Pendidikan; Sebuah Tinjauan Filosofis, Yogyakarta: SUKA Press, 2014

Balitbang Puskur Kemdikbud, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah, Jakarta: Puskur Kemdikbud, 2010

Hanani, Silfia dan Ghazali, Dialog Filsafat dengan Teologis; Tuhan dan Alam dalam Perbincangan Filosof Ibnu Sina dan Teolog al-Ghazali Bandung: Humaniora, 2004

Hawwa, Sa’id, Tarbiyatuna ar-Ruhiyah, Penj. Imam Fajaruddin, Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2010

Kosim, Muhammad, PPK Berbasis Kearifan Lokal, Padang: Harian Padang Ekspres, 18 Oktober 2016

______, Tinjauan secara Kritis Reformasi Pendidikan Nasional; 85 Tahun Tribute to Prof. H.A.R. Tilaar, Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2017

Lickona, Thomas, Educating for Character; Mendidik untuk Membentuk Karakter, Penj. Juma Abdu Wamaungo, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

Majid, Abdul dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011

Nata, Abuddin, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam; Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2003

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2002

Tafsir, Ahmad, Filsafat Pendidikan Islam; Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, cet. ke-10, hlm. 154

 

[1] PBKB muncul berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa salah satu program pendidikan adalah “Penguatan metodologi dan kurikulum” dengan tindakan penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. PBKB dikembangkan melalui integrasi mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Balitbang Puskur Kemdikbud, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah, (Jakarta: Puskur Kemdikbud, 2010), hlm. 12

[2] Muhammad Kosim, PPK Berbasis Kearifan Lokal, Padang: Harian Padang Ekspres, 18 Oktober 2016, hlm. 4

[3] Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 11

[4] Thomas Lickona, Educating for Character; Mendidik untuk Membentuk Karakter, Penj. Juma Abdu Wamaungo, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 82

[5] Syeh M. Naquib al-Attas, Islam dan Sekularisme, Penj. Khalif Muammar, (Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan [PIMPIN], 2011), cet. ke-2, hlm. 55

[6] Meskipun dengan pikiran dan kondisi manusia, pada masa purba misalnya, sangat sederhana akan tetapi mereka tetap mengakui di luar dirinya ada zat yang lebih berkuasa dan menguasai seluruh hidupnya. Namun mereka tidak mengetahui hakikat zat yang Maha Berkuasa. Mereka hanya mengaplikaskannya dengan meyakini berbagai bentuk upacara ritual seperti pemujaan terhadap batu besar, gunung, matahari (kepercayaan dinamisme), atau terhadap roh nenek moyang mereka (kepercayaan animisme). Semua itu membuktikan bahwa manusia memiliki potensi untuk beragama/beribadah kepada-Nya. Karena itu, Allah mengutus Nabi dan Rasul agar manusia beribadah sebagaimana mestinya kepada Allah SWT, Tuhan yang Mahakuasa dan Maha Pencipta. Lihat Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 7-9

[7] Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan; Sebuah Tinjauan Filosofis, (Yogyakarta: SUKA Press, 2014), hlm. 260

[8] Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam; Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), cet. ke-10, hlm. 154

[9] Kasus di Sumatera Barat, pada kurikulum 2006 (KTSP), mengakomodir mata pelajaran muatan lokal. Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Alquran dan Pergub Sumbar No. 70 dan 71 Tahun 2010 terkait Kurikulum Mulok Pendidikan Alquran, sekolah-sekolah di Sumatera Barat menerapkan Muatan Lokal Pendidikan Alquran. Namun setelah munculnya kebijakan Kurikulum 2013, keberadaan mulok tersebut tidak diakui, salah satu alasannya karena dianggap bagian dari PAI, bukan muatan lokal. Kementerian Agama yang membina pendidikan agama di sekolah pada prinsipnya mendorong sekolah untuk tetap menerapkan Pendidikan Alquran sebagai bagian dari PAI dengan cara menambah muatan kurikulum PAI. Namun karena sekolah diwajibkan mendaftarkan semua mata pelajarannya di Dapodik, maka secara otomatis sekolah tidak bisa menambah jam tersebut. Akibatnya, mata pelajaran Pendidikan Alquran yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter Islami peserta didik di Ranah Minang ini, terhenti tanpa solusi.

[10] Sa’id Hawwa, Tarbiyatuna ar-Ruhiyah, Penj. Imam Fajaruddin, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2010), hlm. 169-175.

[11] Pada tahun 2017, Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat menerapkan kebijakan Integrasi Alquran dan Budaya Minangkabau ke dalam Mata Pelajaran Umum tingkat SMA dan SMK, dengan membentuk piloting 19 SMA dan 19 SMK yang tersebar di semua Kabupaten/Kota, kecuali Kabupaten Mentawai yang mayoritas Katolik-Kristen. Rencananya, program tersebut akan diterapkan di seluruh SMA/SMK tahun 2018, khususnya di sekolah-sekolah yang mayoritas muslim. Draf Dokumen Pengintegrasian Pendidikan Alquran dan Budaya Minangkabau ke Mata Pelajaran tingkat SMA dan SMK Sumatera Barat.

[12] Di antara intelektual muslim yang paling masyhur adalah Ibnu Sina. Di usia 10 tahun ia sudah hafal 30 juz Alquran. Ia juga menganjurkan anak-anak muslim untuk belajar membaca dan menghafal Alquran, khususnya di usia 6-14 tahun. Silfia Hanani dan Ghazali, Dialog Filsafat dengan Teologis; Tuhan dan Alam dalam Perbincangan Filosof Ibnu Sina dan Teolog al-Ghazali (Bandung: Humaniora, 2004), hlm. 32, Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam; Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 71-72

[13] Thomas Lickona, Educating for Character; Mendidik untuk Membentuk Karakter, Penj. Juma Abdu Wamaungo, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 48

[14] Muhammad Athiyyah al-Abrasyi, Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam, Penj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 142

[15] Muhammad Kosim, Tinjauan secara Kritis Reformasi Pendidikan Nasional; 85 Tahun Tribute to Prof. H.A.R. Tilaar, (Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2017), hlm. 202-203

[16] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), hlm. xi

Add new comment